BANDUNG- Aktivis anak bangsa dan masyarakat peduli keadilan menyoroti kinerja Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi dalam kasus gugatan perdata dengan penggugat berinisial HS menggugat pria berinisial NM. Gugatan yang dikabulkan PN Bandung diduga terdapat sejumlah kejanggalan dan tidak masuk akal.

Mereka pun melakukan aksi di depan Pengadilan Tinggi beberapa waktu lalu. Mereka sempat bertemu dengan humas Pengadilan Tinggi Bandung saat menyampaikan tuntutan.

Koordinator aktivis anak bangsa Agus Satria mengungkapkan penggugat HS merupakan terpidana dalam kasus pidana yang diajukan oleh tergugat NM. Kasus sebelumnya itu sudah inkrah di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan oleh NM.

Ia mengatakan penggugat dalam kasus pidana sebelumnya dijatuhi hukuman lima bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Namun saat ini, penggugat HS menggugat NM sebesar Rp 24 miliar karena dirugikan lantaran dilaporkan pidana dan adanya pemberitaan media.

Agus mengatakan gugatan tersebut dikabulkan majelis hakim termasuk mengabulkan sita jaminan dua objek tanah dan bangunan di Jalan Surya Sumantri dan Jalan Pajajaran dan harus membayar Rp 4 miliar. Padahal ia menilai objek tanah dan bangunan tidak masuk dalam sengketa.

Ia menilai putusan tersebut bakal berdampak buruk bagi dunia peradilan di tanah air sehingga akan banyak terpidana menggugat pelapor. Sebab mereka mengaku dirugikan akibat dipidanakan dan diberitakan.

"Lebih aneh lagi, majelis hakim telah menetapkan sita jaminan atas dua objek tanah dan bangunan atas nama tergugat yang sebenarnya tidak masuk dalam sengketa," kata dia belum lama ini.

Ia menilai jika putusan PN Bandung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, maka akan banyak pelaku kejahatan menggugat korban karena merasa sudah dirugikan. Pihaknya mengingatkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung agar netral dan independen.

"Kami menuntut agar putusan majelis hakim PN Bandung perkara gugatan perdata untuk dibatalkan," kata dia.